Perjuangan Nasib Nakes Honorer, DPR Tegaskan Status Itu Penting
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pihaknya terus memperjuangkan status tenaga kesehatan (nakes) yang masih honorer dan sukarela.
"Komisi IX ingin kesejahteraan nakes dapat terjamin dengan aturan dan payung hukum yang jelas," ungkapnya.
Hal itu dikatakan Saleh saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer dan PLKB Non-PNS Komisi IX DPR bersama organisasi profesi nakes di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/5).
Organisasi profesi yang hadir ialah pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia.
Kemudian, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Federasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.
Selain itu, Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Honorer dengan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Daerah Bermasalah Kesehatan.
Saleh mengatakan, pengaturan status nakes tersebut sangat penting.
"Kalau tidak dilakukan, dikhawatirkan mengganggu program nasional jaminan sosial yang tiap hari disempurnakan pemerintah," ungkapnya.
DPR RI terus memperjuangkan nasib nakes honorer agar dengan membuat aturan dan payung hukum yang jelas
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli