Perjuangan Sulaiman-Arwan Kandas

"Menurut Mahkamah, tingginya jumlah surat suara yang tidak sah yang didalilkan pemohon tidak serta merta merugikan pemohon saja melainkan dapat juga merugikan pasangan calon lain termasuk pasangan pihak terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum," sebut anggota Hakim, M Akil Mochtar yang memebacakan putusan secara bergantian.

Kemudian pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak melakukan pemuktakhiran DPT dan dalam penetapan DPT Termohon tidak melalui proses dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga DPT menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mahkamah, permasalahan DPT di semua Pemilu baik Pemilu legislatif, Presiden dan wakil Presiden maupun Pemilukada adalah merupakan  bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia. Pada umumnya, permasalahan itu sampai sekarang belum dapat diselesaikan pemerintah. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil pemohon  tidak beralasan hukum," tambah Akil Mochtar.

Selanjutnya, pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak memberikan undangan untuk pemilih pada basis pemohon tanpa mensosialisasikan bahwa pemilih yang sudah terdaptar dalam DPT tetap dapat memilih meskipun tidak mendapat undangan. "Menurut Mahkamah,  tidak diberikannya undangan untuk pemilih tidak serta merta menghilangkan hak memilih dari warga yang memiliki hak pemilih karena sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, warga yang tidak memiliki kartu pemilih tetap dapat menggunakan hak memilihnya," terang Akil lagi.