Perjuangan Warga Kaltara, Keluar Masuk Desa Butuh Rp 16 Juta

jpnn.com, KALTARA - Memasuki usia ke-5 tahun, Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih membutuhkan langkah pembangunan yang lebih intensif, terutama pada sisi infrastruktur.

Uluran bantuan dari pusat menjadi harapan besar bagi masyarakat di perbatasan dan pedalaman provinsi termuda di Indonesia ini.

Melalui penghimpunan sumber dari Radar Kaltara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Listiani menyatakan, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman masih membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat.

Seperti di Desa Long Kebinu, Kecamatan Mentarang Hulu, Malinau, misalnya. Listiani mencontohkan untuk sampai ke daerah pedalaman Kaltara itu memang sudah bisa ditembus melalui jalur darat.

"Hanya saja kondisi jalannya masih sangat memprihatinkan, tapi tidak semua kendaraan bisa, hanya yang jenis kendaraan gardan ganda atau 4WD saja," terangnya.

Sesuai pengalamannya, Listiani menceritakan, dari Malinau Kota ke Long Kebinu. Hanya dilakukan dengan penyewaan mobil karena tidak ada angkutan, dari Kota Malinu ke Long Berang sebelum ke Long Kebinu, dibutuhkan biaya sekitar Rp 8 juta.

"Baru melanjutkan dari Long Berang ke Long Kebinu membutuhkan waktu sekitar lima jam lagi dengan biaya yang sama pula sebesar Rp 8 juta. Jadi total untuk Pulang-Pergi (PP) bisa Rp 16 juta," ungkapnya.

"Dengan demikian, bisa dihitung bagaimana biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk bisa keluar ataupun masuk kembali," pungkasnya. (***/eza)