Perjuangkan Honorer K2, Oposisi Akui Kalah Jumlah
Minggu, 28 Oktober 2018 – 05:46 WIB

Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi. Foto: Mesya Mohamad/JPNN.com
"Kalau mau dan serius pasti sejak Surpres turun langsung dibahas. Ini enggak kan?," cetusnya.
BACA JUGA: Massa Honorer K2 Banyuwangi dan Madura Bergerak ke Jakarta
Sebagai partai opisisi, Bambang mengungkapkan, pihaknya punya keterbatasan menekan pemerintah. Terbukti setiap kali penekanan tidak ada tanggapan pemerintah. Lantaran yang partai pemerintah tidak berani menekan.
"Apa kami harus membuat hak angket, pansus, dan lain sebagainya? Ya dari sisi jumlah kalah toh. Intinya kalau partai koalisi berani meminta pemerintah serius bahas revisi UU ASN, semua bisa jalan. Jangan cuma omongan loh ya tapi dibuktikan dengan tindakan riil," tandasnya. (esy/jpnn)
Hingga saat ini pemerintah belum juga menyerahkan DIM revisi UU ASN yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- Ketua K2 Palembang Desak Menpan-RB Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CASN
- Honorer K2 Adukan Masalah Rekrutmen PPPK 2024 ke Komnas HAM, Semoga Didengar Prabowo
- Usulan Honorer R2/R3 Mengisi DRH PPPK Sudah Masuk, Semoga Jadi Kado Ramadan
- BKN Minta Instansi Gercep Urus Pemberkasan NIP Peserta Lulus Seleksi ASN
- Simak Kalimat Apen saat Demo Honorer R2-R3, Bagaimana Pendapat Anda?
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Bisa Nikmati Kenaikan Gaji Berkala hingga Pensiun, Honorer K2 Teknis Juga Minta Diangkat PNS