Perjuangkan Pemekaran, Warga Papua Bakal 'Kepung' DPR

Pembukaan selubung papan nama Kantor Gubernur PBD yang berpusat di Kantor Walikota yang baru tersebut pada 5 Januari didasari pada kejadian 5 Januari 2007 lalu. Dimana saat itu tutur Kelly Kambu, pihaknya endeklarasikan pembentukan Provinsi PBD dengan ibukota di Sorong namun perjuangan itu dipandang sebelah mata dan pihaknya dianggap melakukan tindakan separatis/makar.

Namun kemudian 4 tahun berjalan, tim PBD kembali bangkit untuk memperjuangkan terwujudnya Provinsi PBD sesuai dasar hukum di negara republik ini.  “Setelah pembukaan selubung papan nama Kantor Gubernur kami juga akan  mengirim 500-1000 orang ke Jakarta untuk tidur di DPR RI,”tandas Kelly Kambu.

Dalam perjuangan yang akan dilakukan itu, pihaknya terang Kelly Kambu, akan menuntut 2 hal yakni, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya yang sebelumnya sudah diparipurnakan oleh DPR RI. “Selain itu kami juga akan menuntut agar pemerintah segera menurunkan careteker gubernur Papua Barat Daya,”ujar Kelly Kambu.

“Kita bukan bicara merdeka atau separatis. Kita hanya memperjuangkan pemekaran provinsi. Kita juga akan minta kepada pak Bambang Darmono , Kepala Unit Percepatan Pembangunan  Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mempercepat pembentukan PBD. Selama PBD belum terbentuk  maka Papua akan terus jadi masalah,” lanjutnya.