Perkembangan Konsepsi Otsus Bali Sampai pada UU Provinsi Bali

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Bali.

Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud meliputi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Bali, dalam bidang:

1. kebudayaan;

2. pertanahan;

3. tata ruang;

4. lingkungan Hidup

5. pariwisata;

6. penanaman modal skala besar dan strategis