Perkembangan Konsepsi Otsus Bali Sampai pada UU Provinsi Bali

Oleh I Wayan Sudirta, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Bali

Perkembangan Konsepsi Otsus Bali Sampai pada UU Provinsi Bali
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Dapil Bali I Wayan Sudirta. Foto: Dokumentasi pribadi

7. kependudukan dan

8. ketenagakerjaan.

9. kelautan

10. kehutanan

Pasal 7 UU tentang Provinsi Bali selanjutnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh, serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal

(2) Perancanaan pembangunan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsepsi UU baru ini masih jauh dari harapan masyarakat Bali terkait pemberian otsus, namun secara prinsip beberapa karateristik sudah direkognisi dalam UU ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News