Perkirakan Pengumuman Jumlah Harta Capres Awal Juli

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa lembaganya tidak memegang laporan kekayaan masing-masing pasangan bakal calon presiden/bakal calon wakil presiden. Karenanya, KPU tidak dapat mengumumkan besar kekayaan masing-masing pasangan bakal calon yang ada.
"Yang menerima dan memverifikasi (harta kekayaan) hanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kami hanya menerima tanda buktinya," kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (27/5) petang.
Menurut Hadar, nantinya akan ada jadwal pengumuman jumlah harta kekayaan para capres dan cawapres, termasuk pengumuman dari KPK. ”Rencananya tiga hari sebelum pemungutan suara. Tapi kita ingin buat lebih cepat, sebelum pemungutan suara di luar negeri," katanya.
Sebelumnya Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara pilpres untuk pemilih di luar negeri akan digelar pada 4-6 Juli mendatang. Pelaksanaan dilakukan lebih cepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab, pada tanggal itu bertepatan dengan akhir pekan, Jumat, Sabtu dan Minggu.
Artinya jika lebih cepat dari jadwal pilpres di luar negeri, kemungkinan pengumuman harta kekayaan masing-masing pasangan bakal calon akan dilakukan antara tanggal 1-3 Juli. Namun kapan kepastiannya, Hadar belum memberi keterangan lebih lanjut.(gir/jpnn)
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa lembaganya tidak memegang laporan kekayaan masing-masing pasangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret
- PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah
- Jubir PDIP Sebut Megawati Tak Pernah Melarang Kader Ikut Retret
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan