Perkuat Agenda Pembangunan 2024-2029, IBC Serahkan Rekomendasi Paket Kebijakan
jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Business Council (IBC) menyerahkan buku putih bertajuk 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029 melalui Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil mengatakan buku putih tersebut memetakan tantangan pembangunan di berbagai fokus area dan mengusulkan paket rekomendasi kebijakan sebagai alat bantu bagi pemimpin terpilih dalam menjalankan pemerintahan.
Dia menyampaikan IBC telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang.
"Lalu IBC menyusun rekomendasi paket kebijakan strategis yang menawarkan solusi atas tantangan tersebut demi kelancaran dan kesuksesan pemerintah baru,” kata Sofyan dikutip, Jumat (30/8).
Sofyan Djalil menjelaskan IBC didirikan sebagai platform bagi para pemimpin bisnis dan pelopor industri di Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama dan mendorong daya saing Indonesia.
IBC berupaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna membangun Indonesia yang lebih kompetitif dan sejahtera melalui kebijakan publik yang transparan dan berkelanjutan.
Dia menegaskan IBC berkomitmen menjembatani kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dengan dunia bisnis, khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang bisa dioptimalkan.
Melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan, IBC mendukung terwujudnya kebijakan publik yang lebih baik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
IBC menyerahkan buku putih bertajuk 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan 2024-2029
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
- Chandra Soroti Arah Kebijakan Amnesti 44 Ribu Narapidana Era Prabowo
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Pemerintah Siapkan Juru Masak untuk Makan Bergizi Gratis
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM