Perkuat DPD, Utusan Golongan Diwacanakan Mengisi Keanggotaan

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Pengamat politik, Yudi Latief mendukung gagasan Gerakan Nasional Penguatan DPD. Penguatan kewenangan harus dibarengi dengan kerelaan DPD untuk membuka diri agar ada utusan golongan yang mengisi keanggotaan biar punya basis dukungan di masyarakat. 

“DPD RI seperti tidak ada basis dukungan. Bagaimana agar DPD ada basis dukungan publik harus mempunyai akar di Ormas. Dan DPR basisnya parpol. Maka itu DPD harus membuka diri selain anggotanya diwakili daerah maka wakil golongan juga masuk," kata Yudi. 

Pernyataan ini disampaikan Yudi ketika berdiskusi dengan Koordinator Gernas Penguatan DPD Muh Asri Anas (Dapil Sulbar). Turut pula anggota DPD lainnya seperti; Prof. Dr. Darmayanti Lubis (Sumut), Nurmawati D. Bantilan (Sulteng), Syafrudin Atasoge (NTT),  Ahmad Kanedi (Bengkulu), Eni Sumarni (Jawa Barat), Novita Anakota (Maluku), Denty Eka Widi Pratiwi (Jateng), Anna Latuconsina (Maluku) dan Aji Muhammad Mirza Wardana (Kaltim). 

Yudi mengatakan, legitimasi yuridis DPD saat ini sangat kurang sehingga peran ke masyarakat juga kurang. Karenanya, dibutuhkan utusan golongan untuk memperkuat basis dukungannya. 

Dia menjelaskan, untuk utusan daerah dan utusan golongan dipilih dengan mekanisme pemilihan berbeda. Jika DPD dipilih langsung rakyat di Pemilu maka utusan golongan dipilih melalui konvensi golongan atau komunitas bersangkutan. Seperti utusan golongan dari kalangan buruh dipilih melalui konvensi serikat buruh.

"Misalnya (komunitas) perempuan yang kuota pemilihan langsung sulit tercapai maka lewat Utusan Golongan kuota perempuan bisa tercapai. Kekisruhan Utusan Golongan di Orde Baru terjadi karena seenaknya diangkat presiden. Kini lewat konvensi ormas saya kira bagus," kata Yudi.

Menurut Yudi, jika Ormas terwakili melalui utusan golongan di parlemen maka aspirasi kelompoknya langsung bisa disuarakan. "Kalau aspirasi dicuekin di DPR maka mereka ada basis kekuatan tawar karena wakil mereka ada," kata Yudi.

Sementara itu, Prof. Dr. Darmayanti Lubis mengakui dukungan penguatan kewenangan DPD RI semakin banyak.