Perkuat Keabsahan, KNPI Kubu Doli Safari di Senayan
Selasa, 05 Juli 2011 – 04:40 WIB

Perkuat Keabsahan, KNPI Kubu Doli Safari di Senayan
JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pimpinan Ahmad Doli Kurnia terus mendatangi berbagai pihak untuk menyerahkan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI di Ternate, beberapa waktu lalu. Bersama sejumlah Ketua DPD KNPI, Doli juga bermaksud memperkuat dan mempersolid KNPI pascaputusan pengadilan yang memenangkan KNPI hasil Kongres Ancol.
Senin (4/6), Doli dan para ketua KNPI di daerah mendatangi gedung DPR di Senayan, Jakarta guna menemui pimpinan Komisi X DPR yang membidangi kepemudaan, Komisi III yang membidangi hukum, serta Badan Kehormatan (BK) DPR. "Kami meminta agar Komisi X dapat meminta Menpora bersikap tegas dengan bersandar pada nilai-nilai, kebenaran, yaitu putusan atas dasar AD/ART yg dikuatkan oleh Keputusan PN Jaksel," kata Ketua DPD KNPI Sulsel, Jamaludin di gedung DPR.
Baca Juga:
Hanya saja, delegasi KNPI itu kesulitan bertemu pimpinan Komisi III DPR. Ketua KNPI Kepri, Bertho Isaac Doko mensinyalir ada indikasi upaya-upaya dari Azis Syamsuddin agar KNPI di bawah Doli tidak bisa bertemu dengan Komisi III DPR. "Karena dia (Azis) pimpinan di situ," ujar Bertho.
Sedangkan Ketua DPD KNPI Sulteng, Yahdi, menyatakan bahwa kedatangan mereka ke DPR sekaligus mengadukan Azis Syamsuddin ke BK DPR. "Karena Saudara Aziz telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai pejabat negara (anggota DPR), apalagi sebagai pimpinan Komisi III yang membidangi hukum," ujar Yahdi.
JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pimpinan Ahmad Doli Kurnia terus mendatangi berbagai pihak untuk menyerahkan rekomendasi hasil
BERITA TERKAIT
- Persiapan Polrestabes Bandung Menjelang Mudik Lebaran 2025
- Gempa M 4,5 Guncang Malang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
- Sufmi Dasco dan Andre Rosiade Lepas 5.000 Pemudik Pulang Basamo Gelombang Pertama
- KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar Saat OTT di OKU Sumatera Selatan
- Utut Bilang KontraS Pernah Diundang Bahas RUU TNI, tetapi Tak Hadir
- Keluarkan Kebijakan Kontroversial, Dedi Mulyadi Minta Maaf