Perkuat Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pilkada, Setara Institute Susun Rekomendasi Kebijakan

Pertama, pemerintah memastikan tersedianya akses dan prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam momen Pilkada 2024.
Kedua, kata Ihan, pemerintah dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan untuk mengambil peran di masyarakat mulai dari tingkat gampong (kampung/desa) hingga provinsi.
Ketiga, pemerintah berkomitmen untuk akselerasi pengesahan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, seperti pendidikan inklusi, penyediaan sarana prasarana di tempat umum yang aksesibel, termasuk menyediakan pelatihan dalam mempersiapkan perencanaan karier penyandang disabilitas.
Keempat, lanjut Ihan, pemerintah memastikan keterlibatan langsung kelompok rentan dalam proses pembangunan atau penyusunan regulasi di daerah.
"Rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh peserta workshop dalam rancangan kertas kebijakan tersebut juga dimaksudkan sebagai bahan untuk disampaikan secara langsung kepada para calon gubernur Aceh saat pelaksanaan "Duek Pikee"," cetus Ihan.
"Dengan demikian, isu-isu tentang kelompok rentan tidak hanya diperbincangkan di ruang publik, tetapi juga menjadi isu yang didengar dan dipertimbangkan oleh para calon gubernur sebagai isu yang akan diintegrasikan dalam program perencanaan daerah ketika calon gubernur terpilih nantinya," pungkas Ihan.(ray/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah angkat bicara terkait belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Aceh.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Gubernur Herman Deru Instruksikan Bawaslu Sumsel Awasi Ketat PSU Pilkada Empat Lawang
- Dugaan Politik Transaksional ke Oknum Penyelenggara Pilkada Papua Bakal Dilaporkan ke KPK
- Aparat Tembak Aparat, Hendardi: Negara Harus Tegakkan Supremasi Hukum
- Wamendagri Ribka Kunjungi Siak demi Pastikan Kesiapan PSU Berjalan Lancar Sesuai Rencana
- Pesan Wagub Cik Ujang ke Masyarakat: Dukung Program Sumsel Maju Terus untuk Semua
- Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusif di Daerah, Rilis Alat Kebijakan untuk Susun RPJMD