Perkuat Pelayanan Publik, Korsel Hibahkan Rp 75 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Korea International Cooperation Agency (KOICA), dan United Nations Development Programme (UNDP) bekerja sama dalam pengembangan Sistem Penanganan Pengaduan Nasional Terpadu (SP4N-LAPOR!).

Kesepakatan itu diwujudkan dengan penandatanganan Record of Discussion (RoD) sebagai kerangka kerja dan pedoman bagi para pihak untuk menerapkan kemitraan KOICA-UNDP.

Menurut Deputi Layanan Publik KemenPAN- RB Diah Natalisa, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama Korea dan KemenPAN-RB. Selama lima tahun ke depan pemerintah Korea akan memberikan penguatan sistem LAPOR!.

"Ada tiga hal yang jadi titik berat kerja sama yaitu pembuatan kebijakan layanan publik (LAPOR!) bimtek, dan meningkatkan promosi mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR!," terang Diah usai penandatanganan kerja sama di Kantor KemenPAN-RB, Senin (1/4).

Dia menyebutkan dari kerja sama ini Korsel menghibahkan dana Rp 75 miliar untuk penguatan sistem layanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, ruang lingkup kerja sama ini meliputi peningkatan kualitas kebijakan mengenai SP4N-LAPOR!, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola kanal pengaduan di Provinsi Bali, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Tangerang.

BACA JUGA: Jumlah Perekaman E-KTP Terus Melejit, Tepuk Tangan buat Prof Zudan

Dengan kerja sama ini, diharapkan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pengaduan pelayanan publik meningkat. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR! dan partisipasi warga untuk meningkatkan kualitas, khususnya perhatian pada perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lainnya melalui lokakarya.