Perkuat Regulasi untuk Tangkal Politik Dinasti

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR akan berupaya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memuat ketentuan tentang larangan bagi politik dinasti. Pasalnya, meski berpolitik merupakan hak setiap warga negara tetapi politik dinasti justru tidak mencerminkan praktik demokrasi yang baik.

Ketua FPKB DPR, Marwan Ja'far menyatakan, demi iklim demokrasi yang baik maka harus ada larangan terhadap praktik poliik dinasti. "PKB menolak adanya politik dinasti. Karenanya kami mendukung penuh dimasukkanya klausul yang mengatur tentang larangan politik dinasti dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas Panja DPR. Ini demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat," kata Marwan di gedung DPR RI, Rabu (16/10).

Lebih lanjut politisi muda PKB yang duduk di Komisi V DPR itu membeber alasan sehingga partainya menolak politik dinasti. Menurutnya, praktik politik dinasti sering kali mengabaikan etika dan mengebiri hak politik orang lain yang tidak sekerabat. Bahkan, lanjut Marwan, praktik politik dinasti di daerah lazim ditemui. Yaitu dengan adanya penempatan pejabat daerah bukan karena kapasitas ataupun kompetensi, tetapi karena kekerabatan saja.

Marwan menambahkan, politik dinasti juga menghambat meritokrasi politik. Pasalnya, figur yang lebih layak menempati jabatan penting di daerah terhalang oleh politik dinasti. "Politik dinasti itu tanpa proses kaderisasi, tidak terukur dedikasinya dan asal comot saja karena aji mumpung masih keluarga," ulas Marwan.

Yang juga bahaya dari praktik politik dinasti adalah terhambatnya regenerasi politik. Pasalnya, hanya kerabat penguasa saja yang bisa andil dalam proses itu. "Praktiknya, politik dinasti memang menyingkirkan orang lain yang bukan kerabat. Tidak ada proses yang fair dan bijaksana selain hanya karena kerabat saja," tandasnya.

Namun, kata Marwan, hal yang paling membahayakan dari politik dinasti adalah korupsi. Karenanya, lanjut Marwan, politik dinasti harus dibatasi dengan aturan ketat.

"Pemerintahan hasil politik dinasti itu lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu politik dinasti harus kita batasi, jangan sampai terulang terus di kemudian hari. Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis," pungkasnya.(ara/jpnn)