Perlu Ada Badan Khusus untuk Memonitor Arah Pembangunan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Oleh: Rudi S Kamri, Pegiat Media Sosial
Beberapa hari terakhir ini publik disuguhi tontonan yang tidak lucu dan tidak mendidik, yaitu terjadinya polemik panas di media massa antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly versus Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.
Ini salah satu contoh kecil betapa seringnya kebijakan pemerintah pusat tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah.
Ribuan masalah serupa dengan kasus berbeda kemungkinan terjadi, tetapi tidak terekspos media massa.
BACA JUGA: Jangan Kaget Kalau 20 Persen Kabinet Jokowi - Ma'ruf Berisi Menteri Milenial
Penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi konstruktif yang dibangun antara pemerintah pusat dan pemda.
Akibatnya, banyak kebijakan strategis pemerintah pusat atau kebijakan presiden tidak dijalankan sesuai dengan tujuan mulia yang diinginkan.
Ujungnya, masyarakat luas yang dirugikan atas silang sengkarut yang terjadi.
Beberapa hari terakhir ini publik disuguhi tontonan yang tidak lucu dan tidak mendidik, yaitu terjadinya polemik panas di media massa antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly versus Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Ini Alasan Rektor ISBI Bandung Melarang 'Wawancara dengan Mulyono'
- Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra, Bamsoet Dukung Gagasan Presiden Prabowo
- Temu Kangen, IKAL 49 Membangun Solidaritas dan Peran Strategis Alumni
- Jokowi dan Korupsi
- 100 Hari Rezim Prabowo, Pengamat: Berupaya Lepas dari Bayang-Bayang Solo