Perlu Ada Kementrian Khusus Kependudukan

JAKARTA - Kepala Lembaga Demograsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Sonny Harry, menilai persoalan kependudukan di Indonesia tidak ditangani dengan baik. Akibatnya, ledakan penduduk yang semakin tak terkendali berimplikasi negatif pada kualitas kehidupan.

"Pemerintah memang belum urus masalah kependudukan secara baik. Efeknya, pertambahan penduduk tidak terkendali dan berakibat negatif pada berbagai sektor kualitas kehidupan. Untuk itu, sebelum kondisi lebih memburuk, pemerintah perlu menanganinya secara komprehensif dengan membentuk kementerian tersendiri," kata Sonny Harry, dalam diskusi bertema “Politik Kependudukan 2010” di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (29/12).

Saat ini, terpisahnya pengelolaan penduduk seperti Keluarga Berencana (KB) ditangani oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan aspek administrasi kependudukan menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negeri. Namun dalam prakteknya, terjadi tumpang tindih. "Dua aspek yang terkait dengan kependudukan ini harus dikelola oleh satu kementerian," tegas Sonny dalam diskusi yang juga dihadiri oleh Kepala BKKBN Sugiri Syarief dan anggota Komisi II DPR Akbar Faisal.

Karenanya, perlu ada kementrian khusus kependudukan yang tugasnya mengkoordinasikan berbagai persoalan kependudukan. “Di dalam undang-undang (UU) Kementerian Negara disebutkan adanya kementerian yang mengurus bidang kependudukan. Tapi sampai saat ini bidang kependudukan jalan sendiri-sendiri,” katanya seraya menambahkan bahwa kependudukan adalah masalah lintas sektoral.