Perlu Ada Menteri Otonomi Daerah

JAKARTA - Pemilu presiden belum juga digelar, tapi pembicaraan di masyarakat sudah membahas soal pos-pos kementerian. Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Alfitra Salamm, mengusulkan agar dalam kabinet hasil Pilpres 2009 ada pos Kementerian Otonomi Daerah (Otda). Kementerian Otda dipandang perlu dibentuk agar pelaksanaan konsep otonomi daerah bisa lebih terlaksana dengan baik.

"Tidak ada masalahnya jika kembali dibentuk Kementerian Otonomi Daerah, karena persoalan otonomi daerah sangat rumit dan perlu perhatian khusus dari pejabat setingkat menteri," ucapnya kepada JPNN, Jumat (15/5).

Alfitra mengatakan bahwa pembentukan kementerian tersebut sangat mungkin, karena toh dulu pernah ada jabatan Menteri Otda yang dipegang Ryaas Rasyid, yakni di era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, Alfitra mengakui jika idenya tersebut bakal terbentur oleh Undang-Undang No 39/2008 tentang Kementerian Negara, yang tidak menyebut adanya Kementerian Otda.

Terkait hal itu, menurut Alfitra, kalau tidak mungkin merevisi UU tersebut, solusi lainnya adalah dengan memperkuat kewenangan Direktur Jenderal Otda Depdagri. "Posisi otonomi daerah bisa diperkuat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Dirjen Otonomi Daerah," ungkapnya.