Perlu Anggaran Khusus Cegah Virus Corona

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah terus melakukan sosialisasi pencegahan virus corona atau Covid-19. Hal ini menyusul pengumuman resmi pemerintah yang menyatakan sudah ada enam pasien yang positif corona. “Saya pikir pemerintah harus terus melakukan sosialisasi tentang pencegahan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/3).

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan perlu ada anggaran tersendiri untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. “ Jadi anggaran yang di-ploting bukan hanya untuk pencegahan dan dampak ekonomi, tetapi harus anggaran khusus untuk pencegahan virus corona ini,” kata Dasco.

Menurut Dasco, bagaimanapun pencegahan-pencegahan dan tindakan yang sudah dilakukan itu baik. Namun, kata dia, virus ini juga harus dibatasi penyebarannya. “Kita harus tetap edukasi masyarakat supaya tetap waspada penyebaran virus corona ini,” ungkapnya.

Dasco mengimbau masyarakat tetap menjalani hidup sehat, waspada dengan tanda-tanda di sekitar, namun tetap tidak berlebihan. Pemerintah sudah menyarankan bila yang sakit menggunakan masker, maupun mencuci tangan sesering mungkin. “Tetap memberikan informasi kepda lingkungan sekitar tentang cara-cara hidup sehat yang sudah dianjurkan pemerintah,” kata Dasco.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mengumumkan bertambahnya pasien yang dikonfirmasi positif tertular virus corona. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, saat ini terdapat enam pasien kasus Covid-19 yang kondisinya kesehatannya mengalami perkembangan positif yang signifikan.

Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan telah menyelesaikan pemeriksaan 620 spesimen pasien dalam pengawasan (PDP) yang dikirim dari 63 rumah sakit di 25 provinsi. Jumlah ini melonjak hampir tiga kali lipat bila dibandingkan dua hari lalu, yaitu 227 spesimen PDP yang dikirimkan 61 rumah sakit di Indonesia.

Menurut dia, lonjakan spesimen ini terjadi akibat adanya kenaikan status dari orang dalam pemantauan (ODP) menjadi PDP. (boy/jpnn)