Perlu Dewan Etik untuk Tangkal Publikasi Survei Pesanan
jpnn.com - JAKARTA - Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, menyatakan bahwa survei elektabilitas partai maupun kandidat calon presiden sangat penting untuk bahan evaluasi partai maupun politikus. Hanya saja, katanya, jika survei pesanan untuk kepentingan internal hasilnya diumumkan ke publik tentu akan menimbulkan kecurigaan.
Hamdi menyontohkan hasil survei Indonesia Research Centre (IRC) yang menunjukan tingkat elektabilitas cukup tinggi pada pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (Win-HT) hingga menggeser posisi Prabowo Subianto. Menurut Hamdi, keabsahan survei itu justru menimbulkan pertanyaan.
"Sejatinya, survei harus digunakan untuk mengukur kebenaran fakta di lapangan, bukan dipesan untuk ditinggikan dengan mengatur pertanyaan atau menghilangkan kandidat potensial,” katanya Jumat (25/10), menyikapi sejumlah hasil survei tentang capres dan parpol.
Hamdi menambahkan, kini masyarakat sudah cerdas dan tidak mudah dikacaukan dengan hasil survei pesanan. “Jadi, ada persoalan etika di sini. Karena itu perlu dibentuk Dewan Etik untuk lembaga survei,” cetusnya.
Ditegaskannya, jika setiap lembaga survei asal mempublikasi maka hal itu bisa membahayakan demokrasi. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei yang kredibel.
"Di sisi lain, survei itu penting untuk pendidikan demokrasi dan memberi gambaran sesungguhnya tentang peta persaingan agar rakyat dalam memilih punya bekal dari gambaran survei yang jujur tentunya,” imbuhnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, menyatakan bahwa survei elektabilitas partai maupun kandidat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pakar Hukum Sarankan Polda Metro Terbitkan SP3 Untuk Firli Bahuri, Ini Alasannya
- Pengacara Firli Bahuri Tuding Polisi Kurang Bukti Penyidikan
- PAM JAYA Menggratiskan Biaya Pemasangan Sambungan Bagi Pelanggan Baru
- 5 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Timah, Pengamat UI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
- Saksikan Layanan PBG di Kota Tangerang Selesai 4 Jam, Mendagri Langsung Acungkan Jempolnya
- Honorer Habis pada 2025, Semua jadi PPPK, Pak Budi Bilang 100%