Perlu Dewan Etik untuk Tangkal Publikasi Survei Pesanan

jpnn.com - JAKARTA - Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, menyatakan bahwa survei elektabilitas partai maupun kandidat calon presiden sangat penting untuk bahan evaluasi partai maupun politikus. Hanya saja, katanya, jika survei pesanan untuk kepentingan internal hasilnya diumumkan ke publik tentu akan menimbulkan kecurigaan.
Hamdi menyontohkan hasil survei Indonesia Research Centre (IRC) yang menunjukan tingkat elektabilitas cukup tinggi pada pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (Win-HT) hingga menggeser posisi Prabowo Subianto. Menurut Hamdi, keabsahan survei itu justru menimbulkan pertanyaan.
"Sejatinya, survei harus digunakan untuk mengukur kebenaran fakta di lapangan, bukan dipesan untuk ditinggikan dengan mengatur pertanyaan atau menghilangkan kandidat potensial,” katanya Jumat (25/10), menyikapi sejumlah hasil survei tentang capres dan parpol.
Hamdi menambahkan, kini masyarakat sudah cerdas dan tidak mudah dikacaukan dengan hasil survei pesanan. “Jadi, ada persoalan etika di sini. Karena itu perlu dibentuk Dewan Etik untuk lembaga survei,” cetusnya.
Ditegaskannya, jika setiap lembaga survei asal mempublikasi maka hal itu bisa membahayakan demokrasi. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei yang kredibel.
"Di sisi lain, survei itu penting untuk pendidikan demokrasi dan memberi gambaran sesungguhnya tentang peta persaingan agar rakyat dalam memilih punya bekal dari gambaran survei yang jujur tentunya,” imbuhnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, menyatakan bahwa survei elektabilitas partai maupun kandidat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BMKG dan BNPB Segera Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Hujan Deras
- Waka MPR Ibas Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Lokal ke Kancah Global
- PP Himmah Minta KPK Segera Periksa Senator terkait Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
- PDIP Jatim Berbagi, Said Singgung Ekonomi Rakyat Tak Baik dan Daya Beli Turun
- BMKG: Hujan Deras Masih Guyur Jabodetabek Hingga 11 Maret
- Revisi UU Kejaksaan Menuai Pro dan Kontra, Pakar Sarankan Penundaan