Perlu Formula Baru, Atasi Konflik Agama

Sejauh ini, Inggrid melihat pembentukan FKUB oleh pemerintah merupakan upaya nyata kinerja pemerintah untuk menjamin warga negaranya dalam memeluk agama dan kepercayaannya. "Justru ini yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah bersama para pemuka agama," tegasnya.

Dengan begitu dirinya berencana pada sidang-sidang di DPR akan memanggil kepala daerah di Indonesia termasuk daerah sering terjadi kerusuhan untuk bisa menjelaskan mengenai kerukunan beragama. Di sisi lain FKUB dan MUI untuk mencari klarifikasi. Karena konflik agama cukup sering terjadi.

"Kita perlu mencari formula baru penyelesaian konflik agama. Saya akan mengusulkan agar Komisi VIII membentuk panja kerukunan umat beragama yang kemudian diatur secara komperhensif melalui RUU kerukunan umat beragama yang memang sudah masuk ke dalam prolegnas 2010 -2014," ujarnya. (boy/jpnn)