Perlu Formula Jalan Tengah Dalam Renegosiasi Freeport

jpnn.com - Dalam beberapa pekan ini, isu Freeport Indonesia menyita perhatian di arena publik, termasuk di komunitas internasional. Jika disimak baik, soal eksploitasi tambang tembaga dan emas oleh Freeport McMoran berjalan seiiring dinamika politik pembangunan nasional maupun politik pembangunan Papua dengan berbagai pro dan kontranya.

Menyikapi isu Freeport Indonesia, the IRIAN Institute memandang perlunya suatu formula jalan tengah, 'win-win mindset', dalam menyelesaikan kontroversi ini.

Pertama, the IRIAN Institute memandang semua pihak harus memiliki platform bersama dalam mencari solusi soal Freeport. Diakui, investasi asing adalah bagian penting dalam pembangunan nasional dan pembangunan Papua.

Freeport hadir di Indonesia sejalan dengan sejarah geo-politics dan geo-economics Indonesia di transisi pemerintahan Orde Baru. Karena itu, berbicara masa depan Freeport Indonesia adalah tidak hanya berdialog soal kalkulasi ekonomi semata, namun soal Freeport adalah soal geo-politics Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Untuk itu, keputusan jalan tengahnya adalah memadukan latar historis Freeport dan kondisi perkembangan pembangunan kekinian yang menuntut penyesuaian struktural (structural adjustment) aturan pertambangan.

Poin kedua, the IRIAN Institute dalam mengusulkan agar dalam renegosiasi Freeport, para pihak perlu mengedepankan kepentingan masa depan pembangunan Tanah Papua. Selama ini pihak Freeport Indonesia memperoleh porsi saham yang besar dan tersisa kecil untuk Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Provinsi Papua tidak ada ruang memiliki saham.

Karena itu, jalan tengahnya adalah diperlukan kebijakan asimetris untuk Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika dan beberapa kabupaten sekitarnya untuk memperoleh porsi saham dan berbagai benefit lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat.

Saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menata kembali hubungan fiskal antara Jakarta - Papua.