Perlu Grand Design Kepegawaian

BANJAR – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banjar Inspiratif Mandiri (Bima) Kota Banjar, Kalimantan Selatan, Iwan Syarifudin menyarankan Pemkot Banjar agar mulai membuat grand design atau rencana induk penataan kepegawaian. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan pegawai kala moratorium penerimaan PNS sudah dicabut.

Saran tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) serta Menteri Keuangan (Menkeu), Pemerintah Daerah (Pemda) diminta membuat rencana penataan kepegawaian.

Rencana induk tersebut untuk menata birokrasi, apalagi tantangan ke depan semakin komplek. “Sesuai dengan SKB tersebut, pemda harus menyerahkan rencana induk penataan kepegawaian kepada pemerintah pusat,” jelasnya kepada Radar Banjarmasin (JPNN Group), Minggu (18/11). 

Ditegaskannya, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa menuntut komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini, pegawai dapat mengimbangi dengan peningkatan SDM, kinerja, disiplin dan profesionalisme pribadi sesuai dengan profesi dan bidang tugas masing-masing. “Dan hal itu dimulai dari sebuah grand design kepegawaian,” tandasnya.