Perlu Kebijakan Antisipasi Sektor Pasar Keuangan Akibat PSBB Jakarta
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini meminta otoritas BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat evaluasi atas kebijakan auto rejection dibawah minus 7 persen yang diberlakukan oleh BEI bila nyatanya berdampak pada munculnya over reaction bagi para pelaku pasar di pasar saham.
Sebab kebijakan ini tidak ada benchmark-nya di otoritas bursa lainnya.
“Saya meminta OJK melakukan pengawasan ketat, terutama terhadap saham saham korporasi besar yang kemungkinan mengalami insolvent yang berdampak pada kelangsungan usaha mereka di sektor riil. Termasuk melakukan berbagai mitigasi dengan melakukan stress test pasar saham kita dengan skenario bila PSBB dijalankan di beberapa provinsi,” ujarnya.
Selain itu, Said juga berharap Bank Indonesia (BI) tetap menjaga kewaspadaan untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi serta tetap mendukung stabilitas di pasar SBN sebagai basis utama pembiayaan APBN.
Lebih jauh, politisi senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan pernyataan kepada publik.
Pernyataan publik itu diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan dan rencana rencana kedepan atas kebijakan pemerintah terutama kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan covid19, serta capaian capaian program pemulihan ekonomi nasional.
Langkah ini sangat penting sebagai dasar para pelaku pasar, khususnya di pasar keuangan mendapatkan kepastian tentang rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.
“Saya berharap Bapak Erick Thohir, selaku Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan ke publik agar masyarakat dan pelaku pasar bisa tenang,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah gagal dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Komarudin Umumkan Pemecatan Jokowi, Lihat Tokoh PDIP yang Menemani
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal