Perlu Keputusan Politik Negara saat Pemerintah Mau Melibatkan TNI Urus Pangan
Senin, 10 Februari 2025 – 11:45 WIB

Prajurit TNI. Foto: Ricardo/JPNN.com
Sebab, kata dia, urusan pangan menjadi domain sipil, sedangkan kompetensi militer tidak dibangun melaksanakan program ketahanan pangan secara komprehensif.
"Konsekuensinya, pelibatan ini hendaknya bersifat temporer atau sementara," katanya.
Toh, kata Anton sejumlah riset menyebutkan pelibatan militer untuk urusan sipil bisa memengaruhi profesionalisme tentara dalam jangka panjang.
"Dalam jangka panjang dapat memengaruhi profesionalisme dan kesiapsiagaan militer itu sendiri dalam menghadapi ancaman perang bersenjata yang tetap dapat terjadi sewaktu-waktu," katanya. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Kepala CIDE Anton Aliabbas menyebut pelibatan TNI dalam mewujudkan kedaulatan pangan memerlukan kesepakatan pemerintah dan DPR.
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Warga Banten Tewas Dikeroyok 4 Orang, 2 Pelaku Oknum TNI
- Komisi III Berikan Ruang eks Pemain Sirkus dengan Pengelola Taman Safari Duduk Bersama
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 7 Calon PMI Ilegal ke Malaysia
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
- TNI Masuk Kampus, Legislator PDIP: Perguruan Tinggi Bukan Medan Pertempuran
- Arena Judi Sabung Ayam Digerebek Polisi, Pemain Sudah Tidak di Lokasi