Perlu Membatasi Migrasi Warga untuk Cegah Penularan Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan Covid-19 dapat dicegah.

Menurut Sahroni, masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini merupakan gambaran tidak optimalnya kebijakan atau imbauan pemerintah terkait social distancing dalam upaya mencegah corona.

Wakil ketua Komisi III DPR ini menyarakan agar pemerintah membuat batasan yang jelas dan spesifik terkait fakta masih maraknya migrasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang notabene justru membuka peluang penyebaran Covid 19 makin meluas.

“Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan social distancing dan stay at home itu. Buktinya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri,” kata Sahroni, Kamis (26/3).

Sahroni menilai masifnya penyebaran virus Covid-19 tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah. Namun, dia mengingatkan di sisi lain pemerintah harus tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat.

Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.

“Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Tujuannya agar social distancing berjalan baik hingga menekan penyebaran Covid-19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini,” ungkapnya.

Wakil ketua Komisi III DPR ini mengatakan kekhawatiran penyebaran Covid-19 akibat migrasi itu akan makin tinggi mengingat bulan suci Ramadan dan Idulfitri akan segera tiba.