Perlu Membentuk Koalisi Semipermanen Demi Wujudkan Cita-cita Indonesia Emas 2045

“Misalnya IKN, saya kira juga tidak bisa dibangun hanya satu rezim saja tapi juga dibangun oleh rezim yang lain baru bisa tercapai, kalau tidak misalnya prioritasnya sudah berbeda satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain mungkin fokusnya juga berbeda. Jadi, walaupun amanat undang-undang, tetapi kan ada juga capres yang kemarin ingin mengubah atau mengoreksi,” ucap Usep.

Lebih lanjut, Usep menyampaikan koalisi semipermanen pemerintahan Prabowo-Gibran juga dipercaya akan lebih gemuk dari pada yang oposisi.

Usep bercermin dari pilpres sebelumnya baik PKB, PPP, Nasdem yang saat ini masih di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) diperkirakan akan merapat ke pemerintah kecuali kemungkinan besar PDIP dan PKS yang tetap berada di luar pemerintah.

“Karena hanya ada beberapa yang punya tradisi agak kuat menahan lapar di luar pemerintahan yang sudah terbukti kayak PDI Perjuangan itu pernah 10 tahun zaman SBY dia bertahan di luar dan mendapatkan simpati yang bagus di masyarakat. Kemudian, PKS juga di masa pemerintahan Jokowi selain itu saya kira tidak tahan godaan-godaan kekuasaan,” ungkapnya.

“PKB, PPP sama Nasdem juga belum pernah berada di luar pemerintah jadi selain dua itu saya kira potensinya sangat besar walaupun yang dua itu juga PKS, PDIP juga masih kemungkinan gabung karena pergaulan yang panjang juga dengan presiden terpilih Pak Prabowo,” imbuhnya.

Namun, Usep berharap meskipun nantinya terjadi koalisi pemerintahan yang gemuk dan semi permanen, harus tetap ada pihak oposisi yang mengontrol jalannya pemerintahan agar terjadi check and balances.

“Namun, jangan lupa ya demokrasi itu atau membangun koalisi semi permanen itu jangan sampai mematikan koalisi sehingga semuanya di satu sisi saja, justru adanya partai-partai itu untuk mengakomodasi berbagai kepentingan di masyarakat atau mengakomodasi kemajemukan di masyarakat baik kemajemukan latar belakang ataupun kemajemukan kepentingan,” paparnya.

“Jangan sampai akhirnya status quo jadi tidak ada check and balances, harus ada koalisi oposisi yang juga tetap mengontrol jalannya pemerintah jalannya eksekutif,” imbuhnya.