Perlu Paradigma Reinventing Government Hadapi Tantangan GRC di Sektor Publik

“Dari kondisi itulah maka Badan Pemeriksa Keuangan mengambil peran oversight yakni pemeriksaan, insight yakni dalam bentuk memberikan saran terhadap kebijakan, program maupun kegiatan pemerintah, nah kemudian peran yang tak kalah strategis adalah oversight, yakni menyampaikan tinjauan pandangan masa depan dengan mencermati implikasi jangka panjang dari keputusan atau kebijakan pemerintah saat ini,” ucap Dr Agung.

Lebih lanjut, Dr Agung Firman Sampurna mengatakan dalam hal organisasi, struktur pendukung dimana sesuatu dapat dibangun atau kerangka kerja manajemen risiko bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau pondasi pengaturan organisasi untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat.

Dengan kata lain, kerangka kerja adalah landasan pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi, untuk itulah diperlukan adanya Paradigma Reinventing dalam kerangka nasional management risiko sektor publi, antara lain adalah persoalan sejauhmana dapat membangun Budaya risiko (risk culture) dalam manajemen resiko, membangun basis kolaborasi dalam manajemen resiko, membangun tahapan dalam manajemen resiko yang berkelanjutan dan tentunya juga tak boleh dilupakan adalah membangun partisipasi dalam manajemen resiko.

“Dalam kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi peran strategis IGRC yang tahun ini sudah memasuki tahun ke 3 dalam turut serta membudayakan penerapan GRC di Indonesia, dan diharapkan melalui IGRC National Conference ini dapat menghasilkan konsepsi yang konstruktif, komprehensif dan sekaligus adanya langkah konkret menghadapi tantangan GRC di masa kini dan di masa mendatang,” pungkas Agung Firman.(fri/jpnn)