Perlu Perbedaan Pengaturan Antara Pengedar dan Pengguna Narkoba dalam KUHP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Daeng Muhammad menyatakan, tidak sebandingnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba di Kalsel perlu ada pembedaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah.
Negara tidak hanya membuat kebijakan tetapi juga ada keberpihakan. "Kalau bicara toko dan konsumen, masa lebih banyak tokonya dibandingkan konsumennya. Anda bisa bayangkan kalau ada pengedar 13800-an sementara konsumennya ada 8000," paparnya saat pertemuan dengan Kapolda, Kanwil Kemenkumham, Kepala BNNP dan Kanwil Kejaksaan Kalsel, di Banjarmasin, Jumat (26/5).
Menurutnya, jangan sampai ada persoalan penerapan sistem dan pola pembedaan dalam KUHP. Persoalan ini akan menjadi input buat anggota Panja RUU KUHP DPR. “Negara ini juga jangan cuma bisa membuat kebijakan tapi tanpa keberpihakan. Misalnya apa definisi pengedar, apa definisi pengguna,” ungkapnya.
“Kalau penerapan pada Pasal 114 yang dianggap sebagai pengedar harus ada batasan juga, berapa sih yang disebut pengedar, berapa yang disebut pengguna. Harus diberikan gambaran-gambaran dan nanti kita rapatkan dengan pemerintah pusat agar ada kebijakan yang komprehensif ke depan supaya tidak muncul yang seperti sekarang," papar politikus Partai Amanat Nasional tersebut.
Lebih lanjut Daeng menjelaskan, tujuan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang melakukan pencegahan terhadap polarisasi pengembangan narkoba. Namun, jika tetap terjadi over capacity menurutnya itu bukanlah prestasi.
"Prestasi itu lapas makin kosong. Artinya lembaga binaan kita berjalan pencegahan dan upaya preventif pendekatan termasuk sosialisasi terhadap publik itu mampu dilakukan. Ini yang kita soroti. Ini akan kita bawa, akan kita bahas agar pemerintah pusat tidak menyelesaikan persoalan narkoba itu secara parsialistik atau secara leading sectoral tapi semua leading sector komprehensif semuanya,” pungkasnya. (adv/jpnn)
Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Daeng Muhammad menyatakan, tidak sebandingnya jumlah pengedar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045