Perlu Regulasi Khusus untuk Kembangkan PAUD
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) agar membentuk regulasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Regulasi diperlukan untuk kelangsunggan dan kesejahteraan murid dan guru PAUD.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali mengatakan, selama ini keberadaan PAUD masih kurang dapat perhatian dari Disdik karena belum adanya regulasi dalam mengalokasikan anggaran untuk PAUD.
"Selama ini anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu alokasi anggaran dari APBN yang diberikan kepada provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya, Senin (28/8).
Ashraf mengungkapkan, saat ini di DKI Jakarta tercatat ada 150 ribu murid 15 ribu guru PAUD. Ironisnya, DAK dari pemerintah pusat yang dikucurkan setiap tahun untuk pengembangan PAUD tidak bisa digelontorkan dengan optimal akibat terkendala regulasi.
"Dengan dibuat regulasi diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang PAUD dan peserta didiknya, " tandasnya. (dil/jpnn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) agar membentuk regulasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Regulasi
Redaktur & Reporter : Adil
- RDF Plant Dinilai Efektif Atasi Sampah, Fraksi PDIP Dorong Dibangun di 5 Wilayah Jakarta
- DPRD DKI Minta Program Kartu Air Sehat Harus Tepat Sasaran ke Warga yang Membutuhkan
- Terima Kunjungan Murid SD Mentari, Francine Widjojo Contohkan Traktir Kucing Jalanan
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- NasDem DKI Menolak Tegas Wacana Retribusi Kantin Sekolah