Perlu Regulasi Khusus untuk Kembangkan PAUD
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) agar membentuk regulasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Regulasi diperlukan untuk kelangsunggan dan kesejahteraan murid dan guru PAUD.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali mengatakan, selama ini keberadaan PAUD masih kurang dapat perhatian dari Disdik karena belum adanya regulasi dalam mengalokasikan anggaran untuk PAUD.
"Selama ini anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu alokasi anggaran dari APBN yang diberikan kepada provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya, Senin (28/8).
Ashraf mengungkapkan, saat ini di DKI Jakarta tercatat ada 150 ribu murid 15 ribu guru PAUD. Ironisnya, DAK dari pemerintah pusat yang dikucurkan setiap tahun untuk pengembangan PAUD tidak bisa digelontorkan dengan optimal akibat terkendala regulasi.
"Dengan dibuat regulasi diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang PAUD dan peserta didiknya, " tandasnya. (dil/jpnn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) agar membentuk regulasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Regulasi
Redaktur & Reporter : Adil
- NasDem DKI Menolak Tegas Wacana Retribusi Kantin Sekolah
- Ongen Sangaji Desak Walkot Jaktim & Camat Cakung Turun Tangan Tertibkan Kandang Sapi
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Francine Minta Semua Pihak Kedepankan Dialog soal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh
- DPRD DKI Jakarta Umumkan Struktur Pimpinan, Khoirudin Jadi Ketua
- DPRD Usulkan Nama Pj Gubernur, Heru Budi Terhempas