Perlu Regulasi Sanksi Bahaya Rokok

jpnn.com -

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan perlunya sanksi tegas bagi siapapun yang nyata-nyata memberikan dampak buruk bagi anak-anak karena merokok. Karenanya, KPAI akan memperjuangkan agar perlindungan bagi anak dari bahaya rokok dapat dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-undang Kesehatan.

Anggota KPAI Abdul Ghofur kepada JPNN Kamis (14/8) mengatakan, fatwa MUI tentang merokok adalah perbuatan haram dirasa masih belum cukup memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak. "Kita akan perjuangkan agar perlindungan bagi anak dari bahaya merokok itu dapat dimasukkan dalam revisi Undang-undang Kesehatan. Harus ada sanksi tegas demi keselamatan generasi mendatang," cetus Ghofur.

Hanya saja Ghofur mengaku pesimis. Alasannya, dulu pernah ada rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Rokok bagi Anak-anak. Sayangnya, RUU itu harus kandas di DPR. Selain itu, sambung Komisioner bidang sosialisasi KPAI ini, pemerintah juga belum memberikan perhatian maksimal dalam hal perlindungan bagi anak-anak dari bahaya rokok. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, pemerintah tentunya ingin ada income yang besar. Nha potensi ekonomi dari cukai rokok itu luar biasa," katanya.

Karenanya, kata Ghofur menambahkan, KPAI baru sebatas menghimbau agar kebiasaan buruk masyarakat selama ini dapat ditinggalkan. "Tolonglah kebiasaan orang tua menyuruh anaknya membelikan rokok itu dihilangkan. Jangan lagi merokok di depan anak atau ibu hamil," pintanya.

Menurut Ghofur, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kita tidak hanya melindungi usia 0 sampai 18 tahun, tetapi juga yang masih di dalam kandungan. "UU yang memberi perlindungan bagi janin ini hanya ada di Indonesia," tukasnya.(ara/JPNN)