Perlu Revisi Aturan Kehadiran Pimpinan DPR

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pimpinan MPR  juga harus menghadiri acara-acara resmi kenegaraan, memberikan pidato sambutan, membuka suatu acara resmi, ceramah-ceramah resmi di berbagai lembaga atau badan negara, dan lain-lainnya yang jumlahnya banyak sekali. "Bahkan kami perlu menyeleksinya yang mana yang harus dihadiri dan mana yang tidak dihadiri," ucapnya.

Karena itu ia berpendapat perlu ada peninjauan ulang dan pembenahan serta perbaikan ketentuan mengenai kehadiran pimpinan MPR/DPR. Menurutnya, jika memang harus hadir, maka tugas-tugas protokoler bagi pimpinan MPR harus dihapuskan.

Kemudian menurut Hajriyanto, harus disediakan kolom tanda tangan pada daftar absensi meskipun sudah ada absensi sidik jari secara elektronik. "Ini penting agar tidak terjadi fitnah seperti ini di belakang hari," pungkasnya. (gil/jpnn)