Perlu Sanksi Agar Mobilisasi PNS Saat Aksi 412 Tidak Terulang

jpnn.com - JAKARTA - Aksi Parade Kita Indonesia (PKI) pada 4 Desember — dikenal dengan 412— yang digagas partai koalisi pengusung pasangan Basuki Tjahja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) mendapat sorotan keras aktivis muda Islam, Pahmuddin Kholik. Pasalnya, aksi yang dipelopori Partai Golkar dan Nasdem ini diwarnai mobilisasi aparat sipil negara (ASN) dari sejumlah kementerian dan lembaga.

“Ini kami anggap sangat mencederai netralitas PNS. Beginilah kalau lembaga negara dikuasai kader-kader partai,” tegas Wasekjen PU PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, Selasa (6/12).

Dua kementerian yang menonjol memobilisasi ASN pada parade yang bertepatan dengan Car Free Day (CFD) itu adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Perdagangan. Kedua lembaga ini ditengarai memobilisasi PNS dengan menerbitkan Surat Edaran.

Kementerian Sosial menerbitkan Surat Edaran diteken Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazzaruddin, tertanggal 2 Januari. Surat itu mewajibkan seluruh pegawai beserta keluarga turun dalam Parade Bhinneka Tunggal Ika. Namun Kemensos membantah surat tersebut dengan dalih imbauan tersebut terkait Hari Kesetiakawanan Nasional, bukan Aksi 412 meski waktunya bersamaan dengan aksi 412.

Di Kementerian Perdagangan, anjuran meramaikan 412 berbalut Surat Edaran Olahraga Bersama Menteri Perdagangan di lokasi yang sama. SE itu mewajibkan setiap Unit Eselon II menghadirkan minimal 10 orang, dan lengkap dengan mengajukan daftar peserta.

Belakangan, Sekjen Kemendag, Srie Agustina yang meneken surat tersebut membantah SE itu terkait dengan Aksi 412. Srie menyebutnya kebetulan saja, dan menegaskan sifatnya tidak wajib.

“Kami menengarai itu bukan kebetulan. Semua orang tahu kalau Nasdem yang mengusung Ahok-Djarot di Pilkada DKI berhasil mendudukkan kadernya Enggartiasto Lukito sebagai Menteri Perdagangan. Wajarlah jika ikut bertanggung jawab meramaikan parade 412 karena digagas oleh partainya. Enggartiasto itu Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Politik. Siapa yang berani membantah kalau Aksi 412 itu sangat berbau politik pilkada?,” kata Pahmuddin.

Pahmuddin mendesak presiden mengambil tindakan tegas pada menteri yang menyeret lembaganya bermain politik praktis.