Permadi: Jika Santet Ingin Diatur Dalam UU, Libatkan Ahlinya

Menurut Permadi, pelaku santet itu cuma pelaksana saja. Siapa yang menyuruh menyantet itu yang harus bertanggung jawab. "Tukang santet itu tidak ada kepentingan. Yang menyuruh inilah pelaku utama tapi kok bebas. Presiden, menteri, anggota DPR pasti pernah menyuruh santet. Jadi di mana letak keadilannya?" kata dia.

Permadi menerangkan pembuktian santet itu tidak sulit. "Buktinya paling gampang. Kalau ada orang kena santet, dibuktikan sama orang ahli santet," lanjutnya.

Komisi III DPR akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, terkait RUU KUHP dan KUHAP. Permadi menerangkan, kalau soal KUHP dan KUHAP tidak masalah akan tetapi kalau soal santetnya sebaiknya tidak perlu.

"Apakah orang Komisi III sudah tahu tentang santet yang ada di indonesia sehingga studi banding ke luar? Kalau belum tahu maka akan sia-sia studi bandingnya," tandas politikus partai Gerindra tersebut. (gil/jpnn)