Permalukan Wakil Gubernur, Bupati Rohul Disebut tak Mendidik

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hasan Hasani menilai seorang Bupati yang mempermalukan seorang Wakil Gubernurnya di depan publik merupakan perilaku tak mendidik, sekalipun itu hanya menolak berjabatan tangan.

Menurut Hasan. masalah ini memang tidak diatur di dalam hukum tata negara, sehingga perlakuan Bupati Rohul yang tidak mau berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Riau pada momen MTQ ke 32 Provinsi Riau di Rohul Rabu (14/8) kemarin, lebih pada masalah etika politik.

"Ini agak sulit kalau dianalisa secara hukum tata negara. Ini lebih pada etika politik saya  kira," kata Hasan seperti dilansir Riau Pos (Grup JPNN), Jumat (16/8).

Menurutnya seorang pemimpin mestinya menunjukan keharmonisan di tengah masyarakat karena pemimpin itu menjadi figur publik, sehingga perilakunya akan menjadi panutan oleh masyaraakat.

Dikatakan Hasan, Bupati dan Gubernur merupakan jabatan politik. Nah, ketika salah satu di antara keduanya menolak berjabat tangan dengan alasan politik, Hasan menyebut yang bersangkutan tidak patuh pada etika politik.

Etika politik, kata Hasan, tidak ada kerangka hukum. Itu wilayah etik, sehingga hukuman yang diperoleh sang Bupati adalah sanksi sosial, non politik.

"Karena itu dilakukan di hadapan publik maka publik akan menilai ada arogansi yang kentara ketika seorang pejabat tidak menyambut jabat tangan pejabat lain," jelasnya.

Selain sanksi politik, Dia menilai sedikit banyak masalah ini akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Terutama ketika Wakil Gubernur dan Bupatinya ini berurusan masalah pemerintahan. "Ketika ini dibiarkan maka akan berimplikasi ke sana," singkatnya.(fat/jpnn)