Permasalahkan Ucapan Kasar Ahok, DPRD DKI Rugi Sendiri

jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI disarankan tidak mengubah fokus hak angket dari soal APBD menjadi etika Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok. Langkah tersebut dinilai malah akan jadi bumerang bagi para anggota dewan terhormat ibu kota tersebut.

Pengamat politik, Said Salahudin mengatakan, dalam hal etika anggota DPRD DKI tidak jauh lebih baik dari Ahok. Karenanya, Said yakin DPRD tidak akan bisa merebut simpati masyarakat dengan isu tersebut.

"Ini (angket) kan akan menjadi perdebatan publik. Makanya justru nanti akan menampar muka anggota DPRD sendiri. Karena bicara soal etika dan tata krama dalam beberapa kesempatan terakhir muncul kalimat tidak senonoh di Kemendagri oleh anggota DPRD," kata Said kepada wartawan, Selasa (24/3).

Perkataan tidak senonoh yang dimaksud Said dilontarkan beberapa anggota DPRD saat rapat mediasi di kantor Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Di akhir mediasi yang berakhir buntu itu terdengar jelas kata makian dari arah kerumunan anggota DPRD DKI. Rekaman video rapat mediasi ini sudah beredar luas melalui situs youtube.

Lagipula, lanjut Said lagi, DPRD tidak bisa seenaknya mengubah fokus hak angket. Pasalnya, penggunaan hak angket serta tujuannya  ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD. Dia menyarankan DPRD untuk mengajukan hak angket baru jika memang ingin menyelidiki etika Ahok.

"Mekanisme harus dari awal lagi, tidak bisa diubah begitu saja. Prosedurnya harus dari awal lagi," ucap Said.

Seperti diketahui, Panitia Hak Angket DPRD DKI belakangan ini malah sibuk membahas pelanggaran etika Ahok. Mereka berniat mengumpulkan sejumlah rekaman wawancara dan artikel berita yang memuat kata-kata kasar bekas bupati Belitung Timur itu.

Ketua Panitia Hak Angket Mohamad Sangaji mengatakan, kata-kata kasar yang kerap terlontar dari mulut Ahok sangat tidak layak bagi seorang pemimpin sekelas gubernur. Dia khawatir gaya Ahok itu akan dicontoh oleh generasi muda ibu kota.