Permen ESDM Dianggap jadi Pemborosan APBN Gaya Baru

Menurut dia, ke depan tidak tren lagi berbasis BBM tapi harus mulai beralih berbasis batubara cair, padat (dari low cal) dan berbasis gas dan renewable energi. "Karenanya pembangunan di pusat-pusat sumber energi amat penting," tegasnya.

     

Di sisi lain soal kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan, Dewi juga sepakat, tapi harus diberlakukan dengan prepaid payment system, pembayaran listrik dengan pra bayar. "Ini sudah saya usulkan dua bulan lalu kepada pemerintah pada saat RDP dengan Komisi VII DPR," tuntasnya.

      

Seperti diberitakan, pemerintah memutuskan untuk menerapkan lima langkah terkait penghematan BBM bersubsidi. Pertama, kendaraan dinas pemerintah, melalui Peraturan Menteri ESDM melarang kendaraan dinas menggunakan premium bersubsidi, secara bertahap, Jabodetabek, dan kemudian Jawa Bali. Aturan itu termasuk bagi kendaraan BUMN, dan BUMD.

      

Kedua, kendaraan di pertambangan dan perkebunan, melalui peraturan menteri, tidak boleh menggunakan solar bersubsidi karena sudah disediakan pertamina khusus pertambangan dan perkebunan, pemda diminta untuk membantu mengawasi. Yang ketiga, konversi diversivikasi BBM ke BBG jalan. Pemerintah akan tambah SPBBG, tambah gasnya, konverter kit disiapkan.