Permendagri Belum Lama Diterbitkan Sudah Dibatalkan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Aturannya lantas dikembalikan ke Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.
"Saya sebagai Mendagri membatalkan Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan, dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan khususnya akademisi, lembaga penelitian dan DPR secara mendalam," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (7/2).
Permendagri 3/2018 tentang Penerbitan SKP diketahui sebelumnya telah diundangkan pada 17 Januari lalu. Permendagri tersebut kemungkinan baru akan disahkan kembali setelah Kemendagri memperoleh masukan dari para akademisi, lembaga penelitian dan DPR.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menambahkan, ada alasan yang mendasari pembatalan Permendagri itu. Menurutnya, masih ada kekurangan dalam Permendagri tersebut.
Dalam penyusunan revisi Permendagri, Kemendagri belum melibatkan peneliti. Selain itu, Permendagri tersebut juga belum disosialisasikan.
"Kekurangan dalam Permendagri itu, ukuran-ukuran dampak negatif belum ada. Kalau memang itu masukan yang positif, kami bisa akomodasi," ucapnya.(gir/jpnn)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah