Permendagri Belum Lama Diterbitkan Sudah Dibatalkan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Aturannya lantas dikembalikan ke Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.
"Saya sebagai Mendagri membatalkan Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan, dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan khususnya akademisi, lembaga penelitian dan DPR secara mendalam," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (7/2).
Permendagri 3/2018 tentang Penerbitan SKP diketahui sebelumnya telah diundangkan pada 17 Januari lalu. Permendagri tersebut kemungkinan baru akan disahkan kembali setelah Kemendagri memperoleh masukan dari para akademisi, lembaga penelitian dan DPR.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menambahkan, ada alasan yang mendasari pembatalan Permendagri itu. Menurutnya, masih ada kekurangan dalam Permendagri tersebut.
Dalam penyusunan revisi Permendagri, Kemendagri belum melibatkan peneliti. Selain itu, Permendagri tersebut juga belum disosialisasikan.
"Kekurangan dalam Permendagri itu, ukuran-ukuran dampak negatif belum ada. Kalau memang itu masukan yang positif, kami bisa akomodasi," ucapnya.(gir/jpnn)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- Pj Bupati Tapanuli Utara Bikin Gaduh, Mendagri Didesak Segera Mencopot
- Kecewa, Jajaran OPD dan Camat di Nias Barat Adukan Kinerja Plt Bupati ke Mendagri
- Canangkan Gerbangdutas 2024 di Kalbar, Mendagri Tito Disambut Ratusan Penari
- Partisipasi Pemilih Tinggi, Legitimasi Hasil Pilkada Makin Kuat