Permintaan Bawaslu dan KPU Dinilai tak Masuk Akal

jpnn.com - MAKASSAR – Bawaslu Sulawesi Selatan meminta dana Rp 400 miliar untuk mengawasi tahapan pilgub 2018. Permintaan itu dinilai sangat tidak masuk akal.

Mantan Ketua Panwaslu Kota Makassar, Amir Ilyas menilai usulan anggaran Bawaslu cukup fantastis, dan tidak sebanding dengan kinerjanya selama ini. 

Apalagi pilgub mendatang, juga dilakukan bersamaan dengan pilkada 12 kabupaten kota di Sulsel. Sebelumnya, KPU juga mengusulkan anggaran pilgub hampir Rp 700 miliar. 

Amir mengatakan, Bawaslu Sulsel harusnya berhitung ulang. Tidak membuat usulan anggaran yang terkesan hanya tebak-tebakan. "Kalau kegiatan Bawaslu itu kan terencana, dan biayanya sudah jelas," kata Amir, seperti diberitakan Fajar (Jawa Pos Group).

Sebagai mantan pengawas pilkada di Makassar, Amir sangat paham kebutuhan anggaran tersebut. Dia khawatir sekaligus miris, jangan sampai, kata dia, angka Rp 400 miliar yang diajukan Bawaslu hanya terkaan semata. "Jangan sampai tebak-tebakan saja. Kalau Rp400 miliar, sekalian Bawaslu jadi KPU saja," beber Amir yang juga dosen di Fakultas Hukum Unhas ini.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Sulsel, M Irfan AB. Politisi PAN Sulsel ini mengatakan meski mereka belum menerima pengajuan resmi dari Bawaslu, namun angka yang disodorkan terbilang fantastis dan tidak rasional.

"Mesti dikaji ulang angka itu. Sangat tidak masuk akal dengan tupoksi dan pelaksanaan pilkada serentak mendatang," beber Irfan. 

Anggaran yang diajukan penyelenggara pilgub Sulsel 2018 cukup pantastis. KPU minta Rp 690 miliar, dan Bawaslu Rp 400 miliar. Jumlah itu setara dengan belanja langsung Pemprov Sulsel tahun anggaran 2016 yang nilainya tak lebih dari Rp 1,5 triliun. Total APBD Sulsel tahun ini hanya Rp 6 triliun.