Permintaan Red Notice untuk Buru Nyalla Berpotensi Ditolak
jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung M Prasetyo telah meminta Polri agar menyurati Interpol untuk menerbitkan red notice guna menangkap La Nyalla Mattalitti. Perburuan atas ketua umum PSSI itu itu seiring statusnya sebagai tersangka korupsi dana bantuan dari Pemprov Jawa Timur (Jatim) untuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim.
Namun, langkah Kejagung itu mengundang kritik. Adalah pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul yang menyebut Kejagung bertindak berlebihan.
Menurut Chudry, UU Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah mengatur permintaan red notice kepada Interpol harus diajukan oleh menteri melalui saluran diplomatik berdasarkan permohonan Kapolri atau Jaksa Agung. Dalam permohonan itu juga harus disertakan pokok masalah dan hakekat dari penyidikan.
Masalahnya, kata Chudry, saat ini Nyalla mengajukan gugatan praperadilan atas keputusan Kejaksaan Tinggi Jatim yang menjeratnya sebagai tersangka korupsi dana bantuan Pemprov Jatim. “Bagaimana mungkin red notice itu dapat dikirimkan atau lebih jauh lagi, dapat dikabulkan oleh negara-negara anggota interpol, ketika penetapan tersangkanya masih dalam proses pengujian praperadilan?” ujarnya, Kamis (31/3).
Chudry menambahkan, dalam proses hukum acara pidana modern, langkah kejaksaan yang ngotot melakukan upaya paksa ketika tersangka sedang mengajukan upaya praperadilan untuk menguji status ketersangkaannya justru merupakan tindakan berlebihan. “Sehingga kami yakin red notice itu berlebihan dan akan ditolak,” ujarnya.
Lebih lanjut Chudry menambahkan, ujung red notice adalah permintaan ekstradisi. Namun, lanjutnya, upaya ekstradisi juga harus didasari duduk perkara.
Menurut Chudry, status tersangka masih dalam asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan, langkah kejaksaan memasukkan Nyalla ke dalam daftar pencarian orang (DPO) juga sama dengan permintaan red notice.
Padahal, kata Chudry menegaskan, Nyalla belum memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejati Jatim karena masih mengajukan gugatan praperadilan. Anehnya, kejaksaan justru memasukkan Nyalla ke daftar buronan.
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad