Permohonan Praperadilan BG Harusnya Diajukan ke PTUN
jpnn.com - JAKARTA - Guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung Romly Atmasasmita menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Karena pejabat pengambil keputusan adalah penyelenggara negara," kata Romli usai menjadi saksi ahli dalam persidangan praperadilan Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Menurut Romli, aturan itu juga berlaku bagi penegak hukum atau pejabat negara lainnya. Aturan itu terdapat di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Namun karena sudah terlanjur dimulai, Romli menyatakan sidang praperadilan Budi Gunawan yang sedang berjalan silakan dilanjutkan. "Sekarang teruskan saja," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung Romly Atmasasmita menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat
- Seluruh Honorer Pelamar Seleksi Tahap 2 jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
- Sudah Ada Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
- Pernyataan Terbaru Kepala BKN soal PPPK 2024 Tahap 2, Pakai Kata Tolong
- Asrorun Niam Apresiasi Kecepatan Prabowo dalam Realisasi Program Makan Bergizi Gratis
- Le Minerale Tanam Ratusan Ribu Pohon yang Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia