Permohonan Praperadilan BG Harusnya Diajukan ke PTUN

jpnn.com - JAKARTA - Guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung Romly Atmasasmita menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Karena pejabat pengambil keputusan adalah penyelenggara negara," kata Romli usai menjadi saksi ahli dalam persidangan praperadilan Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Menurut Romli, aturan itu juga berlaku bagi penegak hukum atau pejabat negara lainnya. Aturan itu terdapat di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Namun karena sudah terlanjur dimulai, Romli menyatakan sidang praperadilan Budi Gunawan yang sedang berjalan silakan dilanjutkan. "Sekarang teruskan saja," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung Romly Atmasasmita menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komitmen untuk Lingkungan Keberlanjutan, Pertamina Meraih Penghargaan PROPER dari KLH
- Beragam Kelenturan Kebijakan Seleksi PPPK 2024, Honorer Jangan Lagi Dikorbankan
- Dengar Strategi Mentan Amran, Mahasiswa Optimistis Indonesia Swasembada Pangan
- Presidium HIMPUNI 2025-2028: Kolaborasi Alumni PTN untuk Indonesia Emas 2045
- Penantian 40 Tahun Warga Bambu Kuning Berakhir, PAM Jaya Salurkan Air Minum Perpipaan
- 5 Berita Terpopuler: Banyak Kelulusan Peserta Tes PPPK Tahap 1 Dibatalkan, Akan Ada Verval Dokumen, Jangan Kaget Ya!