Permudah Penyerapan Sawit Petani, Pemerintah Ingin Bangun Pabrik Berbasis Koperasi

Permudah Penyerapan Sawit Petani, Pemerintah Ingin Bangun Pabrik Berbasis Koperasi
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas terkait Pengelolaan Produk Turunan Kelapa Sawit di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (18/7). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah ingin membangun pabrik minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak makan merah (red palm oil/RPO) mini berbasis koperasi. Hal itu dianggap sebagai solusi menyerap tandan buah segar (TBS) dari petani sawit yang terkadang sulit dijual, harganya rendah, atau petani tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan RPO.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki dalam keterangannya setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/7).

"Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi karena 35 persen produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya 41 persen lebih," kata Teten.

Menurut dia, pabrik itu juga bisa menjadi solusi bagi distribusi dan suplai minyak makan kepada masyarakat. Sebab, dia menilai minyak makan merah ini sudah diketahui sehat, kandungan proteinnya dan vitamin A-nya tinggi.

Teten menjelaskan, saat ini teknologi produksi untuk minyak makan merah sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Kota Medan. Teten berharap PPKS dapat segera membuat detail engineering design (DED) sehingga mesin tersebut bisa segera diproduksi untuk menjadi proyek pilot.

"Kami akan putuskan (pilotnya di mana), tetapi salah satunya tentu Sumatra, Kalimantan. Tetapi ada koperasi-koperasi yang juga secara keuangan mereka bisa membangun sendiri dengan keuangan dan mereka juga, kan, koperasi ini punya anggota cukup besar dan anggotanya juga UMKM. Jadi saya optimistis minyak makan merah ini karena sehat dan juga bisa lebih murah, ini bisa diterima oleh pasar," ungkap Teten.

Menurut Teten, pihaknya mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pada Januari 2023 pembangunan pabrik CPO dan RPO berbasis koperasi ini sudah dimulai. Teten menargetkan PPKS bisa menyelesaikan DED-nya paling lambat pada Agustus 2022 mendatang. Apabila telah selesai maka bisa langsung masuk ke tahap produksi dengan melibatkan BUMN maupun swasta.

Lebih lanjut, Teten menjelaskan satu pabrik CPO dan RPO mini membutuhkan investasi sebesar Rp 23 miliar dengan return of investment (ROI) 4,3 tahun. Menurutnya, investasi tersebut untuk produksi sebanyak 10 ton minyak makan merah per hari.

Pabrik ini diklaim bisa menjadi solusi bagi distribusi dan suplai minyak makan kepada masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News