Permukiman Kumuh Dapat Rp 1 M per Kelurahan

jpnn.com - MAKASSAR -- Guna mengatasi kemiskinan di Kota Makassar, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan mendorong Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Program tersebut khusus untuk wilayah yang dianggap kumuh dengan total anggaran Rp1 miliar per kelurahan.

Ada delapan kelurahan yang akan mendapatkan manfaat program PLPBK tahun ini. Sebanyak enam di antaranya ada di kecamatan Tallo, yakni kelurahan Kaluku Bodoa, Kelurahan Lakkang, Kelurahan Panampu,Kelurahan Buloa, Kelurahan Tammua, dan Kelurahan Tallo. Sedangkan dua kelurahan lainnya terdapat di Kecamatan Tamalate.
    
Program Pemerintah Pusat yang didanai melalui APBN ini, Rp850 juta untuk pembangunan fisik. Sementara, Rp150 juta untuk biaya sosialisasi dan perencanaan, termasuk di dalamnya pembinaan keterampilan bagi ibu rumah tangga.
    
Ketua Forum Komunikasi Penerima Program PLPBK, Andi Umar Patta, Sabtu 7 Juni mengatakan bahwa PLPBK bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan
sehat. Apalagi, program tersebut sejalan dengan program pasangan wali kota yang baru terkait lorong yang terampil dan aman.
    
Dia mengatakan, tim dalam program ini melibatkan seluruh unsur masyarakat dan aparat pemerintah setempat, seperti RT, RW, tokoh masyarakat,tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan. "Setelah pemerintah membantu, kita berharap bisa berkelanjutan, agar kawasan kumuh dan miskin yang ada di kota Makassar dapat berkurang," jelasnya.
    
Sementara itu, Camat Tallo, Hasan Sulaiman mengatakan hampir seluruh kelurahan di wilayahnya punya kawasan kumuh. Namun setelah dilakukan skoring, akhirnya RW 7 yang ditunjuk sebagai prioritas untuk program tersebut. Apalagi masyarakat Kelurahan Kaluku Bodoa yang terdapat di RW 7 sebagian besar buruh kasar pelabuhan. (lin/ian)