Pernyataan Adian Napitupulu Soal Komisaris BUMN Putra Daerah dan Menteri Dobel Gardan

jpnn.com, JAKARTA - Pentolan aktivis'98 Adian Napitupulu sependapat dengan pemikiran Presiden Joko Widodo, para komisaris dan direksi sejumlah perusahaan milik negara yang terletak di berbagai daerah, dijabat oleh putra daerah setempat dan tinggal di daerah tersebut.

Menurut Adian, pemikiran tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo padanya, tepat di awal menjabat presiden periode pertama hasil Pemilihan Presiden 2014.

"BUMN itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Di Aceh ada, Sumatera Utara, Sumsel, Jambi, Jabar, Kalimantan, dan lain-lain. Dulu, presiden bertanya pada kami, bisa tidak Mas Adian, yang duduk di posisi komisaris ini putra daerah di mana BUMN itu berada," ujar Adian di Jakarta, Sabtu (25/7).

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, keinginan presiden didasari fakta, banyak perusahaan pelat merah yang berada di daerah-daerah, tersebar dari Aceh sampai Papua.

Namun, yang duduk sebagai komisaris tak sedikit justru bermukim di Jakarta. Hal tersebut dinilai tidak efektif dari segi pengawasan dan keberpihakan pada daerah.

Menurut Adian, pada 2014 lalu para aktivis'98 mengikuti usulan presiden dimaksud. Mereka mengajukan nama-nama yang memiliki kemampuan, serta berasal dari daerah dan memang selama ini tinggal di daerah.

"Pada 2014 itu kami ada sekitar 12-13 provinsi tersebar. Itu juga yang menjadi dasar kami menyusun nama-nama (memenuhi permintaan presiden usai Pilpres 2019). Aceh ada, Sumut ada, Sumsel, Jambi, Kaltim, Selatan dan lain sebagainya," ucap Adian.

Lebih lanjut anggota Komisi VII DPR ini menyebut alasan efekivitas komisaris harus bermukim di daerah, tempat di mana perusahaan BUMN tersebut berada.