Pernyataan Keras Ketum ADKASI soal Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) ikut bersuara keras terhadap kebijakan pemerintah menaikkan gaji aparat desa setara PNS golongan IIA, namun kurang memerhatikan honorer K2. Menurut mereka pemerintah harus bersikap adil dalam memperlakukan anak bangsa.
"Kami kecewa berat. Mestinya presiden adil. Jangan hanya aparat desa yang diperhatikan. Honorer K2 (kategori dua) yang juga pengabdiannya puluhan tahun harus diperhatikan," kata Ketua Umum ADKASI Lukman Said yang dihubungi JPNN, Rabu (30/1).
Kebijakan yang tidak berkeadilan ini, lanjut Lukman, sangat melukai seluruh honorer. Selama belasan hingga puluhan tahun, honorer K2 sudah mengabdikan diri dengan gaji Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu.
Namun, di saat ada kebijakan meningkatkan kesejahteraan SDM, pemerintah abai terhadap honorer K2.
"Presiden jangan lupakan honorer K2. Honorer K2 layak dinaikkan gajinya," tegas Lukman yang juga ketua DPRD Pasangkayu, Sulbar, ini.
Ketum ADKASI Lukman Said. Foto: Istimewa for JPNN.com
Politikus PDIP ini menyayangkan sikap cuek pemerintah terhadap perjuangan honorer K2 dan ini melukai rasa keadilan. Mestinya presiden mengajak honorer K2 bicara. Jangan malah menganggap honorer K2 itu musuh di dalam negeri sendiri.
Soal Honorer K2, Ketum ADKASI mengingatkan pemerintah agar tidak semena - mena kepada orang yang sudah mengabdi pada negara.
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Tak Lulus Seleksi Administrasi, 218 Pelamar PPPK Pemkot Batam Mengajukan Sanggahan
- 2 Masalah Tak Terduga PPPK 2024, Salah Satunya soal Penyisipan
- Info BKN soal Masa Sanggah PPPK 2024, Honorer Database BKN Simak ya