Pernyataan Keras Politikus PKS Ditujukan ke Bu Susi
Hadi sendiri mengaku siap tampil mendorong semua politisi di DPR-RI, terutama Dapil NTB untuk melakukan perlawanan.
Pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif harus bersama-sama mendatangi Menteri Susi.
“Pokoknya kita harus datangi langsung Menteri Susi, anggota DPR-RI yang Dapil NTB bergerak juga dong. Jangan diam saja, sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa wakil rakyat itu benar-benar memikirkan nasib rakyat,” ucap Hadi.
Ketua komisi II DPRD NTB, HL Jazuli Azhar juga sangat miris dengan nasib ribuan nelayan lobster.
Menurutnya, duka lama belum terobati, luka baru malah ditancapkan lagi. ”Pemda memang tidak boleh diam, harus ada langkah antisipasi secepatnya,” kata Jazuli.
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian Jazuli, apabila nelayan tidak bisa lagi menangkap lobster, haruslah ada mata pencaharian lain untuk tetap melanjutkan hidup.
Para nelayan membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak-anaknya dan membiayai kebutuhan sehari-hari. (zwr)
Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Pertamina Hadirkan Kapal untuk Berdayakan Nelayan di Natuna
- Respons Susi Pudjiastuti Setelah Pilot Kapten Philip Dibebaskan dari KKB
- PDIP Pertimbangkan Usung Dedi Mulyadi hingga Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar 2024
- Susi Pudjiastuti Berpeluang Diusung PDIP Pada Pilkada Jabar
- Pilkada Jawa Barat 2024, PDIP Buka Peluang Mengusung Susi Pudjiastuti
- 170 Ribu Ekor Benih Lobster Gagal Diselundupkan ke Luar Negeri