Pernyataan Mantan Wakil Bupati Bintan soal Korupsi Barang Kena Cukai
jpnn.com, TANJUNGPINANG - Mantan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam mengaku tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai rokok dan minuman beralkohol yang melibatkan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi.
Pengakuan itu disampaikan Dalmasri Syam usai diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus korupsi barang kena cukai di Mapolres Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (7/9).
"Saya tidak memiliki kontribusi apa pun dalam menangani masalah cukai rokok dan minuman alkohol di Kabupaten Bintan," kata Dalmasri.
Dia diperiksa penyidik KPK selama sekitar dua jam dan dicecar enam pertanyaan. Tetapi, Dalmasri enggan merinci pertanyaan yang diajukan tim penyidik.
"Intinya, saya tidak pernah membahas hal apa pun, soal cukai rokok, dan minuman alkohol dengan Pak Apri saat masih menjabat," tegasnya.
Selain Dalmasri, penyidik KPK juga memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bintan Daeng Muhammad Yatir, Sekretaris Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Bintan Yulis Helen, pihak PT Tirta Anugerah Sukses Ganda Tua Sihombing, dan PT Nano Logistic Mulyadi Tan.
KPK pada Kamis (12/8) lalu, telah menetapkan Apri Sujadi bersama Plt Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar sebagai tersangka.
Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Mantan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam diperiksa KPK terkait kasus korupsi barang kena cukai dengan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi.
- Kenaikan Harga Jual Eceran Dinilai Makin Suburkan Rokok Ilegal
- Penundaan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Masyarakat
- Rokok Ilegal Merajalela, Negara Rugi Rp 5,76 Triliun Akibat Kenaikan Tarif Cukai
- Peneliti & Pakar Sepakat Cukai Rokok Perlu Dinaikkan Demi Tekan Jumlah Perokok
- Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Dinilai Bakal Suburkan Rokok Ilegal
- Soal Rencana Kenaikan Cukai Rokok, Ketua DPD RI Beri Solusi Agar IHT Tidak Terimbas