Pernyataan Muhaimin Tegaskan Ada Transaksi Koalisi Jokowi-JK
jpnn.com - JAKARTA - Komitmen calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak bagi-bagi kekuasaan jika terpilih memimpin pemerintahan pada periode mendatang patut dipertanyakan. Pasalnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengusung pasangan capres Jokowi-JK mengisyaratkan bahwa Kementerian Agama akan menjadi jatah Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, pernyataan Muhaimin itu menunjukkan adanya transaksi politik dalam poros koalisi Jokowi-JK.
"Ya justru transaksi politik sepertinya kuat ada di poros Jokowi-JK. Pernyataan Muhaimin terkait Menteri Agama pasti akan diisi kader NU dari PKB adalah bukti kuat adanya bagi-bagi kursi di kubu Jokowi-JK," kata Igor saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (27/5).
Ia menuturkan, politik transaksi dalam koalisi merupakan keniscayaan dalam praktek politik praktis. Oleh karenanya, pernyataan kubu Jokowi-JK yang menjamin tak ada pembagian kekuasaan atau koalisi tanpa syarat adalah suatu kebohongan publik.
Kebohongan publik menjadi terbantahkan jika ternyata pembagian kekuasaan sudah disepakati sebelumnya oleh para partai politik (parpol) pendukung Jokowi-JK.
"Bisa saja di depan panggung politik, para politisi itu mengatakan koalisi yang dibangun adalah 'kerjasama tanpa syarat'. Tapi di belakang layar, ada power sharing yang bekerja. Karena politik adalah sarana merebut kekuasaan untuk menduduki jabatan politik," paparnya.
Lebih lanjut, Igor menilai logika politik yang dibangun oleh poros PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura terkait 'kerjasama tanpa syarat' hanya sebuah basa-basi politik untuk meraih simpati dan dukungan pemilih. Apalagi, PKB yang merupakan anggota koalisi pendukung Jokowi-JK juga kerap melanggar kesepakatan politik yang dibuatnya.
"Ingkar janji tampaknya sudah jadi model poros Jokowi-JK, yang didukung Muhaimin Iskandar. Kalau tidak, Rhoma Irama dan Mahfud MD tidak akan mungkin menyebrang mendukung Prabowo-Hatta yang lebih jujur dan terbuka," tandasnya.
JAKARTA - Komitmen calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak bagi-bagi kekuasaan jika terpilih memimpin pemerintahan pada periode
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan