Pernyataan Terbaru Haris Azhar
jpnn.com - JAKARTA – TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melaporkan Koordinator KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri.
Menanggapi hal tersebut, Haris mengatakan, seharusnya informasi yang disampaikannya ke publik terkait pengakuan terpidana mati kasus Narkoba, Freddy Budiman ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang.
Haris menuturkan, dia tidak memiliki kewajiban membuktikan informasi yang disampaikannya.
Menurutnya, sama seperti warga negara lainnya, dirinya hanya ingin memberikan petunjuk, dan selanjutnya bisa ditelusuri penegak hukum.
"Kalau saya dibebankan untuk membuktikan, menurut saya ini agak salah kaprah, " ujarnya di Kantor Kontras, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (3/8).
Alumnus Universitas Trisakti itu menilai, dilaporkannya dia ke Bareskim, adalah modus yang terjadi di banyak tempat.
Menurut Haris, banyak jurnalis, aktivis anti korupsi, aktivis agraria, aktivis buruh dan lain sebagainya, yang menuntut dan melindungi hak mereka tetapi justru dikriminalkan. Sementara kasus yang mereka laporkan justru tidak ditindaklanjuti.
Dia menuturkan, sebelum Tito Karnavian menjadi Kapolri, Kontras bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya pernah merilis daftar aktivis yang pernah dikriminalisasi.
"Kasusnya hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan saya. Jadi menurut saya, ini ancaman untuk demokrasi. Orang berbicara, orang menyampaikan pendapatnya, justru malah dipidanakan," sebut Haris. (dna/JPG/sam/jpnn)
JAKARTA – TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melaporkan Koordinator KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri. Menanggapi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rapat Bareng Nusron, Dede Yusuf Singgung Desa Kohod yang Pernah Didatangi Iriana
- KPK Merilis Kekayaan Raffi Ahmad, Sebegini Hartanya
- Polda Sumsel Pastikan Pembagian Makanan Bergizi Gratis Tepat Sasaran
- Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 10,95 Kg Sabu-Sabu, Begini Modus Pelaku
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Sebegini Jumlah ASN Pensiun per Bulan, Butuh Banyak PNS dan PPPK