Pernyataan Terbaru MenPANRB Rini soal Honorer pada Seleksi PPPK 2024

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pernyataan terbaru mengenai seleksi PPPK 2024 saat rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Andy Sofyan Hasdam itu antara kain Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Kementerian PANRB dan BKN, serta para anggota Komite I DPD RI.

Hadir juga Wakil MenPANRB Purwadi Arianto. Rapat membahas terkait isu-isu ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Terkait, penataan honorer yang masuk dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR RI sebagaimana amanat UU 20/2023 tentang ASN, Rini mengatakan, penyelesaian honorer dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Formasi pada Seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN atau honorer melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik.

"Kami sangat berharap dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota Komite 1 DPD RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029,” ujar Rini, dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPANRB.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini memaparkan dalam kerangka program kerja Presiden Prabowo Subianto dengan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).

Kementerian PANRB secara spesifik terkait dengan Asta Cita ke-7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.