Pernyataan Terbaru MenPANRB Rini soal Honorer pada Seleksi PPPK 2024

“Kami secara kolaboratif sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Kementerian PANRB masih memfokuskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel dan berkinerja tinggi," ujar Menteri Rini.

Rini Widyantini menjelaskan, terdapat beberapa sasaran strategis di antaranya, mewujudkan kelembagaan yang agile, kolaboratif dan akuntabel; percepatan transformasi digital pemerintahan; memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berlandaskan sistem merit; terwujudnya penyelenggaran pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, dan terpenuhinya rekomendasi OECD.

"Dengan demikian rancangan renstra kami juga masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti dinamika arah dan kebijakan nasional yang akan ditetapkan," Kata Rini.

Menteri Rini juga mengatakan, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Pada pemerintah daerah, dari 508 Kabupaten/Kota yang dievaluasi, 53,15 persen pemda memiliki Indeks RB ‘Baik’ ke atas.

Namun, hasil baik tersebut masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Baru 38,6 persen pemda di luar Jawa dan Bali yang memiliki Indeks RB minimal ‘Baik’.

"Secara umum, reformasi birokrasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan hasil dan dampak yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks RB pada K/L dan Pemda yang menunjukkan tren peningkatan, diikuti dengan penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)," ungkapnya.

Dalam memperkuat digitalisasi manajemen ASN, Menteri Rini menjelaskan saat ini Kementerian PANRB sedang fokus dalam menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN dalam satu portal, yakni SMART ASN.